Program Magister Administrasi Publik (MAP) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Medan Area (UMA) sukses menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “State of the Art Kebijakan Desentralisasi: Tantangan dan Harapan di Negara Kesatuan.” Kegiatan ini dilaksanakan ONLINE/DARING (ZOOM) dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen.
Acara dimulai dengan sambutan hangat dari Direktur Pascasarjana UMA, Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, yang menyampaikan bahwa kebijakan desentralisasi merupakan isu sentral dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di Indonesia yang berbentuk negara kesatuan. “Melalui kebijakan desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki otonomi lebih dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Namun, tentu saja ada berbagai tantangan yang menyertai implementasi kebijakan ini,” ungkap beliau.
Sebagai pembicara utama dalam kuliah umum ini, hadir Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si., seorang pakar desentralisasi dan tata kelola pemerintahan dari Departemen Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya. Dalam paparannya, beliau memaparkan perkembangan terbaru mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia, serta mengulas tantangan utama yang dihadapi, seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, dan tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si, meski desentralisasi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat, implementasinya di beberapa daerah masih menemui kendala. “Ada daerah yang mampu memanfaatkan otonomi daerah dengan baik dan mampu berinovasi, namun ada juga yang masih tertinggal karena berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas birokrasi atau masalah korupsi lokal,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi yang interaktif, mahasiswa dengan antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait kebijakan desentralisasi. Salah satu peserta, Mariono, mahasiswa semester 3 MAP UMA, bertanya mengenai bagaimana peran pemerintah pusat dalam meminimalkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si menjelaskan bahwa pemerintah pusat tetap memegang peran penting dalam hal pengawasan dan pemberian arahan, namun keberhasilan desentralisasi juga sangat tergantung pada inovasi dan komitmen pemerintah daerah.
Kuliah umum ini memberikan wawasan baru kepada para mahasiswa mengenai dinamika desentralisasi, khususnya dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia. Selain itu, diskusi yang berlangsung juga membuka harapan baru bagi terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif di masa depan.
Acara ini diakhiri dengan pemberian cinderamata kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas pengetahuan dan pengalamannya yang dibagikan. FISIPOL UMA berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk memperkaya wawasan mahasiswa dalam bidang kebijakan publik dan pemerintahan, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa mendatang.
