Pengertian Praperadilan dalam Persidangan

Posted on by Ishaq Ismana Dongoran
0

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum yang bertujuan untuk mengawasi proses penyidikan dan penuntutan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang. Praperadilan memberikan kesempatan bagi tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penegak hukum yang dianggap tidak sah. Artikel ini akan membahas pengertian, dasar hukum, serta ruang lingkup praperadilan dalam persidangan.

Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah proses pemeriksaan di pengadilan negeri terhadap sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, atau penyidik KPK).

Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah:

“Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain dalam perkara pidana.”

Dasar Hukum Praperadilan

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

    • Pasal 77 – Pasal 83: Mengatur tentang kewenangan, objek, dan tata cara praperadilan.

    • Pasal 95: Menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding.

  2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014

    • Memperluas ruang lingkup praperadilan, termasuk pemeriksaan sah atau tidaknya surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat perintah penuntutan (sprinut).

Ruang Lingkup Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, praperadilan dapat menguji:

  1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan.

  2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

  3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi tersangka yang dikenakan tindakan hukum yang tidak sah.

Selain itu, berdasarkan Putusan MK, praperadilan juga dapat memeriksa:

  • Keabsahan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK).

  • Keabsahan Surat Perintah Penuntutan (SPRINUT).

Prosedur Pengajuan Praperadilan

  1. Pemohon (Tersangka/Keluarga/Kuasa Hukum) mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat.

  2. Pemeriksaan oleh Hakim Tunggal (tanpa kehadiran jaksa atau pihak lain).

  3. Putusan Bersifat Final, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 83 KUHAP).

Contoh Kasus Praperadilan

  • Kasus Novel Baswedan (2017): Permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan status tersangka yang ditetapkan KPK.

  • Kasus Baiq Nuril (2019): Pengajuan praperadilan untuk menolak penetapan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya praperadilan, masyarakat memiliki sarana hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum dilakukan secara sah dan sesuai prosedur.

“Praperadilan bukanlah upaya menghalangi proses hukum, melainkan menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional.”

Jika seseorang merasa dirugikan oleh tindakan penyidikan atau penuntutan yang tidak sah, praperadilan dapat menjadi solusi hukum untuk memperjuangkan keadilan.